Upaya pemberantasan praktik perjudian daring di Indonesia terus dilakukan. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang bersumber dari operasi situs judi online lintas negara. Dalam pengungkapan ini, aparat kepolisian menyita uang tunai senilai lebih dari Rp28 miliar dari ratusan rekening penampungan.
Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Kombes Suhasto, menjelaskan bahwa sindikat perjudian tersebut mengoperasikan situs web berinisial A dengan memanfaatkan infrastruktur server yang ditempatkan di luar negeri, yakni di negara Finlandia dan Amerika Serikat. Langkah penempatan server di luar wilayah yurisdiksi Indonesia ini sengaja dilakukan oleh para pelaku guna menghindari pelacakan dari aparat penegak hukum.
Pengungkapan kasus ini bermula dari patroli siber rutin yang dilakukan oleh Bareskrim Polri sejak tahun 2025. Berdasarkan hasil penyelidikan, situs judi online tersebut menawarkan berbagai jenis permainan taruhan seperti kasino langsung, pacuan, togel, olahraga, permainan arkade, hingga poker.
Metode transaksi keuangan yang digunakan sindikat ini pun sangat beragam, mulai dari pemanfaatan kode QRIS, virtual account, transfer bank, dompet digital (e-money), hingga transfer pulsa.
Setelah menaikkan status perkara ke tahap penyidikan pada Oktober 2026, penyidik Bareskrim bekerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri aliran dana serta pola transaksi yang mencurigakan.
Dari hasil penelusuran tersebut, polisi mendeteksi sejumlah rekening perorangan yang sengaja dibuat menggunakan identitas pihak lain (atas nama orang lain) untuk menampung dana deposit para pemain.
Sebagai tindak lanjut, penyidik telah memblokir sebanyak 322 rekening perbankan yang terindikasi menjadi tempat penampungan hasil kejahatan. Total aset keseluruhan yang berhasil disita dari pemblokiran rekening tersebut mencapai Rp28.010.228.458.
Pihak kepolisian menyatakan jumlah aset yang disita berpotensi bertambah mengingat situs tersebut terpantau masih beroperasi menggunakan jaringan pribadi virtual atau VPN.
Selain melakukan penindakan finansial, Bareskrim Polri juga berkoordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk memblokir akses situs tersebut agar tidak dapat diakses secara publik di wilayah Indonesia.
Saat ini, penyidik masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengidentifikasi dan memburu pihak yang bertindak sebagai beneficial owner atau pemilik manfaat utama dibalik sindikat perjudian lintas negara ini. Para pelaku terancam dijerat dengan ketentuan berlapis terkait tindak pidana pencucian uang serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun.





