Latar belakang pendidikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI periode 2024–2029 menjadi sorotan publik. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasi Statistik Politik 2024, sebanyak 63 anggota DPR tercatat memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat. Sementara itu, 211 anggota lainnya tidak mencantumkan riwayat pendidikan saat mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dari total 580 anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024, jumlah anggota lulusan SMA mencapai 10,85 persen. Adapun 211 anggota yang tidak mencantumkan latar belakang pendidikan mencapai 36,38 persen dari keseluruhan anggota legislatif.
Selain itu, BPS mencatat sebanyak 155 anggota DPR merupakan lulusan Strata 1 (S1), 119 orang lulusan Strata 2 (S2), 29 orang lulusan Strata 3 (S3), dan tiga orang lulusan Diploma 3 (D3).
Temuan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan informasi para wakil rakyat. Pasalnya, latar belakang pendidikan menjadi salah satu informasi yang dapat membantu masyarakat mengenal rekam jejak calon wakil rakyat sebelum menentukan pilihan dalam pemilu.
Menanggapi persoalan tersebut, anggota KPU RI, Idham Holik, menyampaikan bahwa pihaknya perlu memeriksa kembali data yang dipersoalkan agar informasi yang diberikan kepada publik dapat dipastikan kebenarannya.
“KPU akan meninjau kembali rincian data tersebut untuk memastikan kebenaran informasi sebelum dipublikasikan kepada masyarakat.” kata Idham
Di sisi lain, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, menilai keterbukaan riwayat pendidikan calon anggota legislatif penting bagi masyarakat. Menurutnya, informasi tersebut menjadi bagian dari rekam jejak yang dapat digunakan pemilih untuk mempertimbangkan calon wakil rakyat.
Persoalan ini juga berkaitan dengan kebijakan KPU yang memberikan pilihan kepada calon anggota legislatif untuk membuka atau merahasiakan daftar riwayat hidup mereka. Kebijakan tersebut kemudian menjadi perhatian sejumlah pihak karena menyangkut transparansi informasi pejabat publik.
Meski demikian, anggota DPR yang memiliki pendidikan terakhir SMA tetap memenuhi persyaratan pencalonan. Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menetapkan bahwa calon anggota DPR minimal harus tamat SMA, Madrasah Aliyah, SMK, atau pendidikan lain yang sederajat.
Dengan demikian, data 211 anggota DPR yang tidak mencantumkan riwayat pendidikan tidak dapat diartikan bahwa mereka tidak memiliki ijazah. Data tersebut hanya menunjukkan bahwa informasi pendidikan mereka tidak tercantum dalam dokumen pencalonan yang menjadi sumber pendataan BPS. Temuan ini kembali menjadi pengingat mengenai pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemilu. Masyarakat membutuhkan akses terhadap rekam jejak calon maupun pejabat publik agar dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih baik





