Peringatan dua tahun kepemimpinan nasional di bawah pemerintahan Prabowo-Gibran diwarnai oleh gelombang aksi unjuk rasa besar-besaran dari kalangan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terkemuka diantaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran (UNPAD), Universitas Diponegoro (UNDIP), Universitas Negeri Semarang (UNNES), Universitas Gadjah Mada (UGM), UPN Veteran Yogyakarta, Universitas Airlangga (UNAIR), dan Universitas Brawijaya (UB) yang turun ke jalan secara serentak. Aksi ini merefleksikan kritik tajam serta akumulasi keresahan publik terhadap arah kebijakan pemerintah di berbagai sektor.
Foto: Dokumentasi
Di Jakarta, pusat konsentrasi massa mahasiswa terpusat di beberapa titik strategis kawasan Jakarta Pusat, seperti area Tugu Proklamasi dan Tugu Tani. Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan gabungan yang mengerahkan ribuan personel untuk menjaga kelancaran dan ketertiban umum. Sementara itu, demonstrasi serupa di Yogyakarta yang diikuti oleh berbagai elemen mahasiswa termasuk dari Universitas Gajah Mada (UGM) dan Universitas Islam Indonesia (UII) berlangsung di depan gedung DPRD DIY, di mana para mahasiswa mendesak agar wakil rakyat segera meneruskan aspirasi kritis mereka ke tingkat pusat.
Dalam serangkaian unjuk rasa serentak ini, aliansi mahasiswa yang tergabung dalam Komite Sadar membawa dan menyuarakan lima poin tuntutan utama untuk mengevaluasi kinerja pemerintah:
Pertama, menuntut pemerintah untuk menetapkan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta banjir sebagai bencana nasional, memberikan jaminan serta pemulihan kesehatan bagi warga terdampak, sekaligus mengadili dan mencabut izin korporasi yang dinilai bertanggung jawab atas krisis lingkungan tersebut.
Kedua, mendesak perbaikan tata kelola kebijakan ekonomi nasional secara komprehensif demi mengembalikan kepercayaan pasar dan stabilitas finansial rakyat.
Ketiga, menghentikan segala bentuk pembatasan terhadap kebebasan berpendapat dan ruang berekspresi bagi masyarakat sipil.
Keempat, memberantas secara tegas maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di berbagai lini birokrasi pemerintahan.
Kelima, menuntut penurunan biaya pendidikan, kesehatan, serta layanan publik yang dinilai semakin mahal, sekaligus menjamin pemerataan akses yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.
Para perwakilan mahasiswa menegaskan bahwa aksi turun ke jalan ini bukan sekadar agenda seremonial evaluasi dua tahun masa jabatan, melainkan bentuk kedaulatan rakyat yang menuntut kehadiran negara secara nyata dalam menjawab berbagai persoalan pelik di bidang hukum, ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Hingga aksi berakhir, pihak mahasiswa berharap pemerintah membuka ruang dialog yang transparan dan serius menindaklanjuti keresahan yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah.
