Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi menetapkan ketetapan hukum haram bagi penggunaan, produksi, hingga perdagangan rokok elektrik atau yang lebih dikenal dengan sebutan vape. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil kajian mendalam yang tertuang secara resmi dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Fatwa tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 November 2026.
Berdasarkan dokumen resmi fatwa tersebut, Komisi Fatwa MUI memutus dan menetapkan beberapa ketentuan hukum yang tegas terkait peredaran rokok elektrik di tengah masyarakat. Pertama, penggunaan rokok elektrik atau vape dinyatakan berstatus hukum haram. Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perangkat tersebut terbukti membahayakan kesehatan tubuh manusia, merusak lingkungan sekitar, serta menerapkan prinsip pencegahan (sadd al-dzariah) agar perangkat tersebut tidak disalahgunakan sebagai sarana peredaran serta konsumsi narkotika, psikotropika, maupun zat adiktif lainnya.
Kedua, segala bentuk penyalahgunaan rokok elektrik untuk mengonsumsi zat terlarang seperti narkotika dan psikotropika juga dihukumkan haram. Ketiga, tidak hanya bagi pengguna, Majelis Ulama Indonesia juga menetapkan bahwa aktivitas memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik atau vape di pasaran hukumnya adalah haram.
Dalam ketentuan umumnya, MUI mendefinisikan rokok elektrik sebagai perangkat berbasis baterai atau daya listrik lainnya yang berfungsi memanaskan zat berformula khusus mengandung nikotin, gliserin, serta zat perasa tambahan untuk menghasilkan uap atau aerosol yang dihirup oleh penggunanya. Nikotin yang terkandung di dalamnya merupakan senyawa alkaloid yang bersifat adiktif serta memiliki dampak farmakologis negatif terhadap sistem saraf dan kesehatan jangka panjang.
Selain menetapkan hukum keagamaan, MUI juga mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting yang ditujukan kepada pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan terkait. MUI mendesak Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar segera merumuskan dan mengesahkan undang-undang yang secara spesifik melarang peredaran rokok elektrik disertai dengan sanksi tegas. Pemerintah juga didorong untuk mengambil langkah pengendalian yang cepat serta memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Langkah penertiban ini melibatkan berbagai instansi strategis, mulai dari Kementerian Kesehatan untuk menyusun kebijakan perlindungan masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk memperketat pengawasan produk, Kementerian Perindustrian untuk mengevaluasi dan melarang izin industri terkait, hingga Badan Narkotika Nasional (BNN) dan aparat penegak hukum guna menutup segala celah peredaran zat terlarang melalui media rokok elektrik.
